UPDATEBERITA.ID -KABUPATEN ASMAT,Kelangkaan BBM bersubsidi jenis minyak tanah di Kabupaten Asmat, Papua, semakin menjadi sorotan masyarakat. Kondisi ini turut menarik perhatian Anggota DPRD dari Partai Nasdem, Daniel Sumari. Menurut Daniel, proses pelayanan BBM subsidi yang menggunakan Kartu Keluarga (KK) sebagai syarat pembelian minyak tanah tidaklah tepat. Ia menyebutkan bahwa kebijakan ini baru pertama kali diterapkan di Kota Agats, dan dinilai kurang efektif dalam memenuhi kebutuhan masyarakat setempat.

“Kebutuhan minyak tanah sulit diprediksi, apalagi dengan menggunakan kuota yang dibatasi KK. Hal ini justru akan berdampak pada pedagang kecil, pedagang besar, maupun pemilik warung makan yang sangat membutuhkan minyak tanah untuk kelangsungan usahanya,” ujar Daniel Sumari saat diwawancarai oleh media, Senin (11/11/24).

Daniel menilai, jika kebijakan ini tidak segera dievaluasi, maka akan semakin banyak pihak yang dirugikan. Menyikapi hal tersebut, Daniel berencana untuk meminta Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang melibatkan DPRD Asmat guna mempertanyakan alokasi kuota BBM bersubsidi untuk wilayah tersebut. RDP ini nantinya akan menghadirkan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, serta pemilik pangkalan BBM.

“Ini bukan masalah yang bisa dibiarkan begitu saja. Jika dibiarkan, banyak pedagang maupun masyarakat yang masih bergantung pada minyak tanah untuk kebutuhan dapurnya akan terus mengalami kesulitan,” tegas Daniel.

Ia berharap, dengan adanya RDP bersama DPRD, pihak terkait dapat menemukan solusi untuk mengatasi kelangkaan minyak tanah ini. Langkah ini diharapkan tidak hanya akan menanggulangi masalah saat ini, tetapi juga memastikan ketersediaan minyak tanah bagi masyarakat Asmat di masa depan.***UB-002