UDPDATEBETITA.ID–Ambon

Pelaku bisnis dan Pemerintah Maluku akan dibantu oleh Uni Eropa (EU) lewat penyiapan program pendampingan dalam standardisasi produk perikanan dan pala untuk dapat masuk ke pasar di kawasan EU, utamanya setelah Indonesia dan EU menyepakati Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif (I-EU CEPA).

Duta Besar EU untuk Indonesia Vincent Piket, dalam pertemuan bisnis EU dan Provinsi Maluku secara virtual, mengatakan program tersebut merupakan upaya agar I-EU CEPA memberikan manfaat bagi kedua belah pihak, dan secara khusus bagi Maluku yang memiliki komoditas unggulan berupa hasil laut dan rempah pala.

“Kami melaksanakan program spesifik dengan memberikan pendampingan kepada pemerintah, termasuk pemerintah daerah, dan juga perusahaan, contohnya untuk meningkatkan standar kebersihan di perusahaan, khususnya bagi produk perikanan dan pala,” kata Duta Besar Piket, Senin 14 Desember 2020.

Program ini termasuk pelatihan, langkah-langkah pengujian, dan sampling untuk produk perikanan agar sesuai dengan pengujian dan standar Uni Eropa. Untuk pala, pelatihan juga akan disediakan dalam hal pengujian dan sampling untuk laboratorium Kementerian Pertanian,” sambung Piket.

Gubernur Maluku Murad Ismail menyatakan pemerintahannya mendorong produksi dan perdagangan sektor perikanan dan pertanian Maluku, bersama dengan sektor pariwisata dan pertambangan, mengingat saat ini potensi besar belum dimanfaatkan secara maksimal.

“Potensi produksi perikanan mencapai 1,72 juta ton per tahun, dan baru mampu dimanfaatkan sebesar 36 persen, atau 568 ribu ton, sedangkan produksi nasional sebesar 6,5 juta ton per tahun,” ujar Murad.

Murad memaparkan bahwa pemerintah provinsi bersama pemerintah pusat dan otoritas kabupaten/kota di Maluku sedang berupaya meningkatkan aksesibilitas sarana dan prasarana transportasi wilayah itu demi menaikkan iklim investasi di sana.

Sarana transportasi dalam program kami sudah hampir 85 persen selesai dibangun, baik pada pembangunan jalan dan jembatan maupun di bidang pelabuhan penyeberangan, dan ditargetkan rampung dikerjakan 100 persen pada 2022,” kata Murad.

Sementara pada bidang transportasi udara, kata dia menambahkan, dari 11 wilayah administrasi kabupaten/kota di Maluku, sembilan di antara sudah memiliki bandara sendiri dan dua yang lain dapat menjangkau bandara di daerah tetangganya.

Selama lebih dari 30 tahun, Uni Eropa telah bermitra dengan Indonesia untuk melaksanakan prioritas bersama, termasuk perdagangan dan investasi. Tahun lalu, Uni Eropa meluncurkan program lima tahun yaitu ARISE+ Indonesia Trade Support Facility senilai 15 juta euro. Program ini memberikan dukungan teknis kepada pemerintah Indonesia dan perusahaan-perusahaan untuk meningkatkan kapasitas ekspornya dan memenuhi aturan dan standar perdagangan internasional,” kata Duta Besar Uni Eropa, dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Sabtu (19/12/2020). ”

Termasuk dalam program ini adalah bantuan penanganan masalah Sanitary and Phythosanitary (SPS) di bidang perikanan dan pala,
dua sektor penting di Provinsi Maluku,” imbuhnya.

Dalam kunjungan kerja virtual tersebut, Delegasi Uni Eropa bekerja sama dengan Pemda Maluku dan Kadin Maluku menyelenggarakan diskusi panel tentang manfaat CEPA. Panel menghadirkan Marika Jakas, Kepala Bagian Perdagangan dan Ekonomi, Delegasi Uni Eropa untuk Indonesia; Olvy Andrianita, Direktur Pengembangan Produk Ekspor, Kementerian Perdagangan; Wahyuni Bahar, Ketua Komite Tetap Lembaga Multilateral dan Perjanjian Perdagangan Bebas, Kadin Indonesia; dan Wichard von Harrach, Wakil Ketua Kamar Dagang Eropa di Indonesia (EuroCham).

Pada kesempatan ini juga digelar sesi yang membahas potensi ekspor ke negara-negara Eropa, mengetengahkan Dr Anton Lailossa, Kepala Bappeda Provinsi Maluku; Sylvie Coulon, Policy Officer Direktorat Kesehatan dan Keamanan Pangan, Komisi Eropa; dan Elvis Pattiselano, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Provinsi Maluku.

Dalam diskusi tersebut, Sylvie Coulon memaparkan persyaratan ekspor ikan dan udang, dua produk ekspor utama Maluku, ke Eropa. Permintaan produk perikanan di Eropa terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Dengan pelanggan yang besar, Uni Eropa merupakan pilihan menarik bagi Maluku untuk memperluas dan mediversifikasi pasar ekspornya.

Program Kerja sama uni eropa -indonesia ini sebagai manifestasi Implementasi Nawa Cita dan Visi Maritim

Sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) disebutkan salah satu Nawa Cita ke-3 Presiden Joko Widodo adalah ‘Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Pembangunan nasional yang diagendakan pemerintah terkait dengan hal tersebut diantaranya pemerataan pembangunan Antar Wilayah, terutama di Kawasan Timur Indonesia. Mendorong percepatan pembangunan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi untuk penggerak utama pertumbuhan (engine of growth), di masing-masing pulau di luar Jawa, terutama di wilayah koridor ekonomi, dengan menggali potensi dan keunggulan daerah merupakan salah satu arah kebijakan dalam RPJMN. Dalam hal ini Industrialisasi/hilirisasi perlu didorong untuk mengolah bahan mentah menjadi bahan yang mempunyai nilai tambah tinggi serta dapat menciptakan kesempatan kerja baru.

Salah satu indikator investasi yang berkualitas adalah dengan adanya pemerataan ke seluruh daerah. Berbagai insentif sudah diberikan untuk daerah dan bidang usaha tertentu.

langkah pemberian insentif tersebut sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun 2019 di mana pemerintah dan daerah juga dimungkinkan untuk memberikan fasilitas investasi. “Diharapkan dengan diberikannya fasilitas, aliran investasi dapat meningkat dengan signifikan,”

Kedepan kinerja ekonomi Maluku pada tahun 2021 diperkirakan akan lebih baik dibandingkan dengan kondisi tahun 2020. Perbaikan ini diperkirakan ditopang oleh konsumsi pemerintah dan investasi seiring dengan kembalinya aktivitas ekonomi dengan hadirnya vaksin. Selain itu, komoditas ekspor juga diperkirakan akan tetap tinggi didukung oleh pulihnya permintaan pasar luar negeri.

diharapkan sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan semakin dipererat untuk dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan pencapaian kesejahteraan di Maluku.

 – Pelaku bisnis dan Pemerintah Maluku akan dibantu oleh Uni Eropa (EU) lewat penyiapan program pendampingan dalam standardisasi produk perikanan dan pala untuk dapat masuk ke pasar di kawasan EU, utamanya setelah Indonesia dan EU menyepakati Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif (I-EU CEPA).

Duta Besar EU untuk Indonesia Vincent Piket, dalam pertemuan bisnis EU dan Provinsi Maluku secara virtual, mengatakan program tersebut merupakan upaya agar I-EU CEPA memberikan manfaat bagi kedua belah pihak, dan secara khusus bagi Maluku yang memiliki komoditas unggulan berupa hasil laut dan rempah pala.

“Kami melaksanakan program spesifik dengan memberikan pendampingan kepada pemerintah, termasuk pemerintah daerah, dan juga perusahaan, contohnya untuk meningkatkan standar kebersihan di perusahaan, khususnya bagi produk perikanan dan pala,” kata Duta Besar Piket, Senin (14/12/2020.)

Program ini termasuk pelatihan, langkah-langkah pengujian, dan sampling untuk produk perikanan agar sesuai dengan pengujian dan standar Uni Eropa. Untuk pala, pelatihan juga akan disediakan dalam hal pengujian dan sampling untuk laboratorium Kementerian Pertanian,” sambung Piket.

Gubernur Maluku Murad Ismail menyatakan pemerintahannya mendorong produksi dan perdagangan sektor perikanan dan pertanian Maluku, bersama dengan sektor pariwisata dan pertambangan, mengingat saat ini potensi besar belum dimanfaatkan secara maksimal.

“Potensi produksi perikanan mencapai 1,72 juta ton per tahun, dan baru mampu dimanfaatkan sebesar 36 persen, atau 568 ribu ton, sedangkan produksi nasional sebesar 6,5 juta ton per tahun,” ujar Murad.

Murad memaparkan bahwa pemerintah provinsi bersama pemerintah pusat dan otoritas kabupaten/kota di Maluku sedang berupaya meningkatkan aksesibilitas sarana dan prasarana transportasi wilayah itu demi menaikkan iklim investasi di sana.

“Sarana transportasi dalam program kami sudah hampir 85 persen selesai dibangun, baik pada pembangunan jalan dan jembatan maupun di bidang pelabuhan penyeberangan, dan ditargetkan rampung dikerjakan 100 persen pada 2022,” Ungkap Murad.

Sementara pada bidang transportasi udara, kata dia menambahkan, dari 11 wilayah administrasi kabupaten/kota di Maluku, sembilan di antara sudah memiliki bandara sendiri dan dua yang lain dapat menjangkau bandara di daerah tetangganya.

Selama lebih dari 30 tahun, Uni Eropa telah bermitra dengan Indonesia untuk melaksanakan prioritas bersama, termasuk perdagangan dan investasi. Tahun lalu, Uni Eropa meluncurkan program lima tahun yaitu ARISE+ Indonesia Trade Support Facility senilai 15 juta euro. Program ini memberikan dukungan teknis kepada pemerintah Indonesia dan perusahaan-perusahaan untuk meningkatkan kapasitas ekspornya dan memenuhi aturan dan standar perdagangan internasional,” kata Duta Besar Uni Eropa, dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, pada 19 Desember lalu

“Termasuk dalam program ini adalah bantuan penanganan masalah Sanitary and Phythosanitary (SPS) di bidang perikanan dan pala, dua sektor penting di Provinsi Maluku,” imbuhnya.

Dalam kunjungan kerja virtual tersebut, Delegasi Uni Eropa bekerja sama dengan Pemda Maluku dan Kadin Maluku menyelenggarakan diskusi panel tentang manfaat CEPA. Panel menghadirkan Marika Jakas, Kepala Bagian Perdagangan dan Ekonomi, Delegasi Uni Eropa untuk Indonesia; Olvy Andrianita, Direktur Pengembangan Produk Ekspor, Kementerian Perdagangan; Wahyuni Bahar, Ketua Komite Tetap Lembaga Multilateral dan Perjanjian Perdagangan Bebas, Kadin Indonesia; dan Wichard von Harrach, Wakil Ketua Kamar Dagang Eropa di Indonesia (EuroCham).

Pada kesempatan ini juga digelar sesi yang membahas potensi ekspor ke negara-negara Eropa, mengetengahkan Dr Anton Lailossa, Kepala Bappeda Provinsi Maluku; Sylvie Coulon, Policy Officer Direktorat Kesehatan dan Keamanan Pangan, Komisi Eropa; dan Elvis Pattiselano, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Provinsi Maluku.

Dalam diskusi tersebut, Sylvie Coulon memaparkan persyaratan ekspor ikan dan udang, dua produk ekspor utama Maluku, ke Eropa. Permintaan produk perikanan di Eropa terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Dengan pelanggan yang besar, Uni Eropa merupakan pilihan menarik bagi Maluku untuk memperluas dan mediversifikasi pasar ekspornya.

Program Kerja sama uni eropa -indonesia ini sebagai manifestasi Implementasi Nawa Cita dan Visi Maritim

Sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) disebutkan salah satu Nawa Cita ke-3 Presiden Joko Widodo adalah ‘Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pembangunan nasional yang diagendakan pemerintah terkait dengan hal tersebut diantaranya pemerataan pembangunan Antar Wilayah, terutama di Kawasan Timur Indonesia.

Mendorong percepatan pembangunan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi untuk penggerak utama pertumbuhan (engine of growth), di masing-masing pulau di luar Jawa, terutama di wilayah koridor ekonomi, dengan menggali potensi dan keunggulan daerah merupakan salah satu arah kebijakan dalam RPJMN. Dalam hal ini Industrialisasi/hilirisasi perlu didorong untuk mengolah bahan mentah menjadi bahan yang mempunyai nilai tambah tinggi serta dapat menciptakan kesempatan kerja baru.

Salah satu indikator investasi yang berkualitas adalah dengan adanya pemerataan ke seluruh daerah. Berbagai insentif sudah diberikan untuk daerah dan bidang usaha tertentu.

langkah pemberian insentif tersebut sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun 2019 di mana pemerintah dan daerah juga dimungkinkan untuk memberikan fasilitas investasi. Diharapkan dengan diberikannya fasilitas, aliran investasi dapat meningkat dengan signifikan.

Kedepan kinerja ekonomi Maluku pada tahun 2021 diperkirakan akan lebih baik dibandingkan dengan kondisi tahun 2020. Perbaikan ini diperkirakan ditopang oleh konsumsi pemerintah dan investasi seiring dengan kembalinya aktivitas ekonomi dengan hadirnya vaksin. Selain itu, komoditas ekspor juga diperkirakan akan tetap tinggi didukung oleh pulihnya permintaan pasar luar negeri.

diharapkan sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan semakin dipererat untuk dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan pencapaian kesejahteraan di Maluku.

UB.RED-2012