UPDATEBERITA.ID -KABUPATEN ASMAT,Sejak dilantik di Hotel Swiss Bell Merauke pada tahun 2019, Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Kabupaten Asmat telah menjalani perjalanan yang penuh tantangan. Program kerja lembaga ini seringkali tersandung oleh masalah anggaran yang seharusnya mereka terima dari dana Otonomi Khusus (Otsus). Meski berhak memperoleh 6% dari dana Otsus, hingga kini, anggaran tersebut tak kunjung mereka terima.

Kaspar Manmak, Sekretaris LMA, mengungkapkan bahwa pemerintah Provinsi Papua menerima Rp 5,85 triliun dari dana Otsus pada tahun 2019, dan Kabupaten Asmat mendapatkan Rp 61,9 miliar. Dari jumlah ini, seharusnya 6% atau sekitar Rp 3,7 miliar dialokasikan kepada LMA untuk mendanai berbagai program yang mendukung masyarakat adat Asmat. Namun, hingga kini, anggaran tersebut belum pernah sampai ke tangan mereka.

“Kami tahu bahwa kami memiliki hak sebesar 6% dari dana Otsus untuk menyelenggarakan program-program kami, tetapi sampai sekarang tak pernah sampai ke LMA,” tegas Kaspar. Rasa kekecewaan Kaspar tak terelakkan, mengingat LMA adalah lembaga resmi yang diakui negara sebagai representasi masyarakat adat, baik di Papua maupun di seluruh Indonesia. Dengan surat keputusan dari Kementerian Dalam Negeri, Kesbangpol Provinsi, dan Kesbangpol Kabupaten Asmat, LMA memiliki dasar hukum yang kuat.

Kaspar menyatakan bahwa ketidakpedulian pemerintah daerah terhadap lembaga yang diakui oleh pemerintah pusat merupakan bukti kegagalan kepemimpinan daerah dalam memahami peran dan fungsi LMA. Menurutnya, peran LMA sebagai representasi masyarakat adat seharusnya dipandang sebagai mitra dalam menjawab tantangan yang dihadapi oleh masyarakat lokal.

“Semoga ke depan LMA bisa menjadi salah satu lembaga mitra pemerintah untuk menjawab berbagai tantangan yang dihadapi masyarakat adat,” harap Kaspar.***UB-002